Soal dan Kunci Jawaban PKN Tingkat SMA/SMK/MA

Contoh Soal USBN PKN

Contoh Soal USBN PKN dan kunci jawaban menjadi salah satu hal yang banyak dicari oleh siswa untuk melatih kemampuan dalam menjawab soal-soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) maupun guru sebagai referensinya dalam pembuatan soal PKN, terutama guru yang mengajar mata pelajaran PKN untuk membuat contoh dalam pembuatan kisi-kisi soal.

Dengan beberapa contoh soal-soal ini kita bisa belajar memahami soal dengan menyamakan kunci jawaban  untuk mengetahui jawabannya. Berikut contoh soal beserta jawabannya.

Selamat Mengerjakan

Berdoalah sebelum mengerjakan soal.

Kerjakan dengan jujur, karena kejujuran adalah cermin kepribadian.

Mata Pelajaran      : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Program Keahlian : Semua Program Keahlian

PILIHAN GANDA
Pilihlah satu huruf a, b, c, d atau e sebagai jawaban yang benar

1. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban karena setiap warga memiliki derajat yang sama di mata hukum ini menunjukkan nilai pancasila, sila ke ……
   A. Pertama
   B. Ke dua
   C. Ke tiga
   D. Ke empat
   E. Ke lima
   Jawaban : E

2. Untuk mencapai ketertiban dan keamanan disuatu negara perlu adanya kesatuan peraturan yang terdiri dari berbagai unsur yang masing-masing unsur saling berinteraksi dengan yang lain dalam mencapai tujuan, pernyataan tersebut merupakan………
   A. Norma Hukum
   B. Aturan Hukum
   C. Sistim Hukum
   D. Sumber Hukum
   E. Penggolongan Hukum
   Jawaban : C

3. Dalam pasal 18 Undang-Undang RI nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dijelaskan tentang klasifikasi lembaga peradilan Nasional yaitu . . . .
   A. Peradilan Umum
   B. Peradilan Agama
   C. Peradilan Militer
   D. Peradilan tata Usaha Negara
   E. Semua benar
   Jawaban : E

4. Tujuan Indonesia menyelenggarakan hubungan Internasional kecuali
   A. Saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan bangsa
   B. Menggalang persahabatan antar bangsa
   C. Mengadakan kerja sama untuk saling membantu memenuhi kebutuhan suatu negara.
   D. Mewujudkan dan menjaga perdamaian dunia
   E. Dapat membantu dana politik dalam negeri
   Jawaban : E

5. Proses pengelolaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. Dimana presiden beserta para menteri negara selaku pemegang kekuasaan eksekutif tidak berjalan sendiri. Apabila presiden dan wakil presiden tidak dapat menjalankan kewajiban dalam masa jabatannya secara bersamaan, maka pelaksanaan tugas kepresidenan dilaksanakan …
   A. menteri luar negeri, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan
   B. menteri luar negeri, menteri pertahanan, dan menteri sekretariat negara
   C. menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, serta menteri luar negeri
   D. menteri dalam negeri, menteri pertahanan, serta menteri koordinator politik, hukum dan keamanan
   E. menteri pertahanan, menteri hukum dan HAM, serta menteri sekretariatan negara
   Jawaban : E

6. Susana siswa kelas XII yang setiap tahun mendapatkan juara kelas, tetapi nilai PPKn yang dia peroleh kali ini lebih rendah . Karena itu Susana menanyakan hal tersebut kepada guru mata pelajarannya,Tindakan yang dilakukan Susana adalah untuk mendapatkan hak nya itu:
   A. Hak adat
   B. Hak Kodrat
   C. Hak Azasi
   D. Hak Pawang
   E. Hak pamong
   Jawaban : C

7. Cara pandang yang utuh dan menyeluruh dalam lingkup keutuhan Nusantara, yang harus dijaga oleh setiap warga negara dan aparatur negara yang bersikap dan bertindak demi kepentingan dan keutuhan bangsa dan negara. Pernyataan diatas merupakan pengertian dari……..
   A. Hakekat Wawasan Nusantara
   B. Azas Wawasan Nusantara
   C. Fungsi Wawasan Nusantar
   D. Tujuan Wawasan Nusantara
   E. Kedudukan Wawasan Nusantara
   Jawaban : A

8. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila menurut Henry B.Mayo yaitu :
   A. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga
   B. Menjamin tegaknya keadilan
   C. Menjamin terjadinya perubahan secara damai pada suatu masyarakat yang sedang berubah
   D. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan berlembaga
   E. Membatasi komunikasi sampai minimum
   Jawaban : E

9. Negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai individu maupunn sebagai makluk sosial. Pernyataan diatas menggambarkan teori kekuasaan negara yang dikemukakan oleh . . . .
   A. Nicholo Machiavelli
   B. Thomas Aguuinas
   C. Krabbe
   D. Plato
   E. Mr,R Kranenburg
   Jawaban : D

10. Pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat, baik kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah di daerah. Dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Disebut. . . .
    A. Sentralisai
    B. Desentralisasi
    C. Konsentralisai
    D. Otonomi Daerah
    E. Otonomi Khusus
    Jawaban : C

11. Setiap negara yang berdaulat tentu memiliki sistim pemerintahan dalam memjalankan roda pemerintahan, tidak terkecuai Indonesia yang merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, hal ini di atur dalam UUD NRI Tahun 1945…….
    A. Pasal 1 ayat (1)
    B. Pasal 1 ayat (2)
    C. Pasal 2 ayat (1)
    D. Pasal 2 ayat (2)
    E. Pasal 3 ayat (1)
    Jawaban : A

12. Pancasila sebagai dasar Negara dan sebagai ideology bangsa Indonesia mengandung nilai kerohanian dan nilai material.nilai tersebut dimuat dalam sila-sila dalam pancasila, di bawah ini merupakan nilai pancasila sila ke empat paancasila,kecuali….
    A. Demokrasi
    B. Musyawarah
    C. Perbedaan demokrasi di Negara barat dan Negara Indonesia
    D. Dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama
    E. Pengakuan adanya kausa prima
    Jawaban : E

13. Kasus pelanggaran hak merupakan suatu kasus yang terjadi akibat adanya pelanggaran hak terhadap orang lain. Contoh tindakan sewenang-wenan yang bertentangan dengan hak waA. ga Negara adalah . . . . .
    A. Hakim memberi keputusan sustu perkara berdasarkan bukti-bukti
    B. Pemerintah daerah melarang menggunakan jelbab disekolah
    C. Siswa dikeluarkan dari sekolah karena tindak kriminal
    D. Polisi memberi tilang pada siswa yang melanggar peraturan
    E. Pemerintah memberi hak pilih pada setiap warga negara
    Jawaban : B

14. Wilayah perairan Indonesia berdasarkan konvensi PBB tentang hokum laut di bedakan tiga bagian. Ketiga batas wilayah tersebut adalah….
    A. Zona laut lepas laut laut karimun
    B. Zona laut Teritorial,zona landas kontinen, Zona Ekonomi Eksklusif
    C. Zona landas kontinen, Zona laut teritorial
    D. Zona laut teritorial , Zona laut lepas laut laut karimun
    E. Zona laut territorial, Zona laut lepas, zona landas kontinen
    Jawaban : B

15. Satus kewarganegaraan Republik Indonesiayang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006. adalah kecuali …..
    A. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjad WNI
    B. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
    C. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA
    D. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari ibu WNIe
    E. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNA
    Jawaban : E

16. Suatu kesatuan unsur-unsur yang masing-masing saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan.pernyataan tersebut merupakan makna . . . . .
    A. Sistem hokum
    B. Penggolongan hukum
    C. Aturan hukum
    D. Sanksi hukum
    E. Aturan hukum
    Jawaban : A

17. Salah satu contoh hak sebagai warga Negara adalah seperti dibawah ini . . . .
    A. Setiap warga Negara berhak memeluk dan menjalankan agamanya masing-masing
    B. Setiap warga Negara berhak untuk mengikut sertakan warga Negara lain untuk tinggal di Negara Indonesia
    C. Setiap warga Negara berhak untuk mengikut sertakan warga Negara Indonesia ke Negara lain
    D. Memperoleh kewarganegaraanlain atas kemauannya sendiri
    E. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain
    Jawaban : A

18. Neg ara Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Keterangan tentang bentuk Negara Republkc tersebut terdapat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahum 1945 …..
    A. Pasal 1 ayat (1)
    B. Pasal 1 ayat (2)
    C. Pasal 3 ayat (1)
    D. Pasal 2 ayat (1)
    E. Pasal 2 ayat (2)
    Jawaban : A

19. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain secara individu untuk mengikuti apa yang ia inginkan. pembagian kekuasaan Negara tersebut adalah kecuali….
    A. Kekuasaan eksekutif
    B. Kekuasaan legislative
    C. Kekuasaan yudikatif
    D. Kekuasaan federative
    E. Kekuasaan otonomi daerah
    Jawaban : E

20. Dalam penyelenggaraan Negara Pemerintahan pusat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan RI.Tugas pemerintahan pusat adalah….
    A. Mengawasi pertahanan dan keamanan Negara
    B. Mengatur RAPBN
    C. Mengurus masalah politik
    D. Mengawasi tim KPK
    E. Mengawasi ideology Negara sebagai falsafah hidup bangsa
    Jawaban : A

21. Pemerintahan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan RI. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan Negara dalam rangka mewujudkan tujuan Negara. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan….
    A. Asas keterbukaan
    B. Asas ekonomi dan tugas pembantu
    C. Asas kepastian hokum dan demokrasi
    D. Asas pemerataan dan pembagian kekuasaan
    E. Asas keseimbangan dan pembagian kekuasaan
    Jawaban : B

22. Sebagai salah satu pendiri Negara anggota ASEAN, Indonesia berperan aktif dalammewujudkan tujuan berdirinya masyarakat ekonomi ASEAN yaitu mendorong efisiensi dan daya saing di kawasan Asia Tenggara. Hubungan peran Indonesia dalam ASEAN dengan kesiapan dalam pembangunan Nasional adalah…..
    A. Mencari produk dalam negeri yang sulit bersaing di pasar ASEAN supaya beredar dipasar domestic
    B. Memudahkan arus lalu lintas sumber daya manusia untuk keluar dan masuk ke Negara Anggota
    C. Meningkatkan kualitas sumber daya dan tenaga kerja yang siap bersaing di pasar ASEAN
    D. Menjadi pasar terbesar untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara
    E. Menghindari persaingan bebas antara produk-produk Negara ASEAN.
    Jawaban : C

23. Kerjasama Internasional antar Negara penting sebagai konsekwensi menjadi bagian dari masyarakat Internasional agar….
    A. Terpenuhinya kebutuhan dalam negeri masing-masing
    B. Terjaminnya kesejahteraan para warga negaranya masing-masing
    C. Terjaminnyan persatuan dan persaudaraan antar Negara
    D. Setiap Negara menempatkan para wakilnya dinegara lain
    E. Konflik-konflik yang terjadi antar Negara bias di minimalisir
    Jawaban : C

24. Pasal-pasal UUD 1945 memberikan jaminan persamaan kedudukan warga Negara, salah satunya adalah adanya hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yang tertuang dalam pasal….
    A. 27 ayat (1)
    B. 27 ayat (2)
    C. 29 ayat (1)
    D. 30 ayat (1)
    E. 30 ayat (1)
    Jawaban : A

25. Setiap warga Negara Indonesia mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban sebagai warga Negara adalah…..
    A. Mendapat perlindungan hukum
    B. Membayar pajak
    C. Mendapatkan pelayanan kesehatan
    D. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak
    E. Memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing
    Jawaban : B

26. Salah satu upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia yang adalah dengan dibuatnya peraturan perundang-undangan tentang HAM yang di atur dalam…..
    A. UU No. 39 Tahun 1999
    B. UU No. 5 Tahun 1998
    C. UU No. 26 Tahun 2000
    D. Kepres RI No. 129 Tahun 1998
    E. Keppres No. 181 Tahun 1998
    Jawaban : A

27. Contoh kejahatan kemanusiaan yang berat salah satunya yaitu politik perbedaan warna kulit pernah di terapkan di afrika selatan yang di namakan….
    A. Genocida
    B. Aneksasi
    C. Apartheaid
    D. Koneksitas
    E. Projustisiari
    Jawaban :

28. Hak azasi mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintah di kenal dengan istilah…
    A. Political right
    B. Properti Right
    C. Personal Right
    D. Rights off lagel equality
    E. Semua Benar
    Jawaban : C

29. Istilah yang menggambarkan bangsa Indonesia tetap satu tujuan walaupun terdiri atas berbagai suku, paham, politik,agama, adat istiadat, dan kebudayaan adalah….
    A. Wawasan Nusantara
    B. Bhinneka Tunggal Ika
    C. Ketahanan NasionalWawasan Nasional
    D. Patriotisme
    E. Ke Tuhanan yang Maha Esa
    Jawaban : B

30. Ancaman non militer di bidang ekonomi merupakan salah satu ancaman yang membahayakan. Hal ini disebabkan oleh….
    A. Globalisasi
    B. Nilai mata uang menurun
    C. Memang diancam dari luar negeri
    D. Menurunnya kualitas ekonomi
    E. Diganggu oleh Negara Maju
    Jawaban : A

31. Ancaman terhadap suatu wilayah NKRI merupakan ancaman terhadap segenab wilayah serta bangsa Indonesia. Pernyataan ini merupakan perwujudan wawasan Nusantara sebagai suatu kesatuan…..
    A. Ideologi
    B. Politik
    C. Ekonomi
    D. Sosial Budaya
    E. Pertahanan Keamanan
    Jawaban : E

32. Demokrasi Pancasila mengandung bebrapa nilai moral yang bersumber dari ……
    A. Pancasila
    B. Masyarakat
    C. Pemerintah
    D. UUD NRI Tahun 1945
    E. Bhinneka Tunggal Ika
    Jawaban : A

33. Salah satu hal yang dibutuhkan dalam menghadapi dampak negative kemajuan IPTEK dan globalisasi yaitu……
    A. Keberanian unutk meniru
    B. Adanya sikap menutup diri terhadap pengaruh asing
    C. Keberanian untuk menolak perkembangan IPTEK
    D. Membatasi perkembagan IPNEK
    E. Tingkat keakmuran
    Jawaban : B

34. Indonesia adalah keberangaman suku, eknik, budaya, agama, serta karakteristik keunikan disetiap wilayahnya. Berdasarkan ilustrasi salah satu arti penting sikap atau prilaku yang menunjang terciptanya kondisi tersbut adalah…..
    A. Memperkuat posisi kebudayaan daerah diatas kebudayaan Nasional
    B. Memperkecil segala hal yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat
    C. Memperkuat kedudukan pemerintah pusat sebagai pememgang kedaulatan rakyat
    D. Memperkuat kedudukan bahasa daerahsebagai alah satu simbul persatauam
    E. Memnghilangkan perbedaan antar suku bagsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
    Jawaban : E

35. Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang yang didalamnya termasuk pelenggaran negara maupun bukan baik sengaja ataupun tidak disegaja tidak akan akan memperoleh suatu penyelesaian hukum, berikut contoh kasus pelenggaran HAM adalah.
    A. Pemukulan
    B. Perampokan
    C. Penganiayaan
    D. Penculikan
    E. Semua pernyatan benar
    Jawaban : E

36. Untuk mencapai hakekat atau makna yang terkandung dalam butir Pancasila, nilai-nilai Pancasila diharapkan akan memperoleh makna yang akurat dan mempunyai folosofis, dengan demikian penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada nilai-nilai pancasila yang terdapat pada sila dibawah ini melainkan….
    A. Pengakuan andanya causa prima (sebab pertama) yaitu Tuhan Yang Maha Esa
    B. Menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya
    C. Tidak memaksa warga negara untuk beragama, tetapi diwajibkan untuk memeluk agama sesuai hukum yang berlaku
    D. Atheisme boleh hidup dan berkembang di Indonesia
    E. Menjamin berkembang dan tumbuh subunya kehidupan beragama, toleransi antar umat dan dalam beragama
    Jawaban : D

37. Ajaran Trias politika yang di UUD NRI Tahun 1945 pembagian kekuasaan yaitu kekuasaan lgeslatif, kekuasaan eksekutif, dan Yudikatif. Sedangkan ajaran trias politik yang yang dibawakan oleh Montesqiu yaitu kekuasaan legeslati, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Dari pernyatan tersebut apa perbedaan antara kedua ajaran tersebut!
    A. Pemisahan dan pembagian kekuasaan
    B. Penjumlahan dan pembagian kekuasaan
    C. Pembagian dan penggolongan kekuasaan
    D. Pengelompokan kekuasaan
    E. Pelengkap kekuasaan
    Jawaban : A

38. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, tidak ada satu kesepakatan tentang arti hukum dikalagan pada ahli hukum, karena hukum mempunyai ruang lingkup yang luas dan berbeda-beda, sehingga tidak mungkin satu pengertian mencakup keseluruhan segi dan bentuk, karna itu didalam hukum harus mencakup!
    A. Peraturan mengenai tingkah laku manusia, dibuat oleh pejabat resmi, bersifat memaksa, sanksi tegas, dijamin oleh penguasa
    B. Peraturan mengenai tingkah laku manusia, dibuat oleh pejabat resmi, bersifat suka rela, sanksi tegas, terjamin kepastian
    C. Peraturan mengenai tingkah laku manusia, dibuat oleh pejabat resmi, bersifat memaksa, sanksi tegas.
    D. Perturan mengenai tingkah laku manusia, dibuat oleh pejabat resmi, bersifat memaksa, sanksi tegas, tidak menjamin kepastian
    E. Peraturan mengenai tingkah laku manusia, dibuat oleh pejabat resmi, bersifat
    Jawaban : C