Soal Administrasi Kepegawaian Kelas 12 - OTKP

Soal Administrasi Kepegawaian Kelas 12 – OTKP sudah disesuaikan. Dan jika Anda berkenan untuk dapat melihat dan berkunjung ke halaman Media Informasi untuk melihat materi pembelajaran Kejuruan SMK.

Kumpulan Soal Kejuruan OTKP – Administrasi Perkantoran

Dengan beberapa contoh soal pada halaman ini kita bisa belajar memahami soal dengan menyamakan kunci jawaban untuk mengetahui jawabannya.

Halaman ini berisi Soal Administrasi Kepegawaian Kelas 12 – OTKP dan kunci jawaban yang terdiri dari 40 soal pilihan ganda, untuk adik-adik pelajari sebagai latihan di rumah sebelum menghadapi ujian di sekolah, maupun guru sebagai bahan referensinya dalam pembuatan soal-soal latihan maupun soal ujian.

Semoga halaman ini bisa bermanfaat bagi pembaca ataupun bagi Guru yang sedang mencari Bahan Soal Pelajaran Sekolah.

Berikut contoh Soal Administrasi Kepegawaian Kelas 12 – OTKP :

1. Suatu alat yang digunakan para manajer untuk melakukan komunikasi dengan tenaga kerja agar bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang dalam menaati semua peraturan merupakan pengertian disiplin menurut….
   A. Fathoni
   B. Singodimedjo
   C. George R. Terry
   D. Moekijat
   E. Rivai

Jawaban: E. Rivai

2. Sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan menaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya merupakan pengertian disiplin menurut….
   A. Fathoni
   B. Singodimedjo
   C. George R. Terry
   D. Moekijat
   E. Rivai

Jawaban: B. Singodimedjo

3. Peraturan yang mengatur Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah….
   A. UU Nomor 13 Tahun 2003
   B. PP Nomor 53 Tahun 2010
   C. UU Nomor 5 Tahun 2014
   D. PP Nomor 21 Tahun 2014
   E. PP Nomor 30 Tahun 2019

Jawaban: B. PP Nomor 53 Tahun 2010

4. Kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak menaati atau melanggar akan dijatuhi hukuman disiplin merupakan pengertian dari….
   A. tanggung jawab PNS
   B. pelanggaran PNS
   C. kewajiban PNS
   D. hukuman PNS
   E. disiplin PNS

Jawaban: E. disiplin PNS

5. Berikut yang termasuk indikator dalam disiplin pegawai adalah….
   A. waktu kerja, berpakaian, dan tanggung jawab kerja
   B. peraturan, disiplin diri, dan tanggung jawab kerja
   C. waktu kerja, semangat, dan peraturan
   D. berpakaian, peraturan, dan disiplin diri
   E. tanggung jawab kerja, disiplin diri, dan semangat kerja

Jawaban: A. waktu kerja, berpakaian, dan tanggung jawab kerja

6. Manfaat disiplin pegawai bagi perusahaan adalah….
   A. terciptanya suasana kerja yang menyenangkan
   B. terciptanya suasana kerja yang kondusif
   C. menambah semangat kerja
   D. menambah produktivitas kerja
   E. menjamin kelancaran pelaksanaan setiap pekerjaan

Jawaban: E. menjamin kelancaran pelaksanaan setiap pekerjaan

7. Berikut yang bukan manfaat disiplin pegawai bagi pegawai adalah….
   A. menambah semangat kerja
   B. suasana kerja yang kondusif
   C. menambah produktivitas kerja
   D. suasana kerja yang menyenangkan
   E. menjamin kelancaran pelaksanaan setiap pekerjaan

Jawaban: E. menjamin kelancaran pelaksanaan setiap pekerjaan

8. Faktor yang tidak memengaruhi disiplin pegawai adalah….
   A. kompensasi
   B. tindakan disiplin
   C. aturan yang pasti
   D. keteladanan pemimpin
   E. pengawasan pemimpin

Jawaban: B. tindakan disiplin

9. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak mendukung tegaknya disiplin pegawai adalah….
   A. mengucapkan salam
   B. membandingkan hasil kerja
   C. berjabat tangan apabila bertemu
   D. izin jika meninggalkan tempat kerja
   E. saling menghargai sesama rekan kerja

Jawaban: B. membandingkan hasil kerja

10. Tingkat dan jenis hukuman disiplin PNS diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 Pasal….
    A. 5
    B. 6
    C. 7
    D. 8
    E. 9

Jawaban: B. 6

11. Tingkatan hukuman disiplin PNS terdiri atas disiplin….
    A. ringan, sedang, dan berat
    B. preventif dan korektif
    C. pernyataan tidak puas, sedang, dan berat
    D. korektif, ringan, dan sedang
    E. preventif, sedang, dan berat

Jawaban: B. preventif dan korektif

12. Bentuk yang merupakan jenis hukuman disiplin ringan adalah….
    A. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (Satu) tahun
    B. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
    C. pernyataan tidak puas secara tertulis
    D. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
    E. pembebasan dari jabatan

Jawaban: C. pernyataan tidak puas secara tertulis

13. Bentuk yang merupakan jenis hukuman disiplin sedang adalah….
    A. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
    B. pembebasan dari jabatan
    C. teguran tertulis
    D. pernyataan tidak puas secara tertulis
    E. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (Satu) tahun

Jawaban: E. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (Satu) tahun

14. Bentuk yang merupakan jenis hukuman disiplin berat adalah….
    A. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (Satu) tahun
    B. pemindahan dalam rangka penururan jabatan setingkat lebih rendah
    C. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (Satu) tahun
    D. pernyataan tidak puas secara tertulis
    E. teguran tertulis

Jawaban: B

15. Pegawai yang secara nyata telah melakukan pelanggaran atas ketentuan atau peraturan akan dikenakan sanksi indisipliner dan hukuman disiplin yang dikenakan bersifat….
    A. ringan
    B. preventif
    C. sedang
    D. korektif
    E. berat

Jawaban: D. korektif

16. Salah satu contoh jenis hukuman disiplin berat adalah….
    A. penurunan gaji berkala
    B. pembebasan dari jabatan
    C. penundaan kenaikan pangkat
    D. pemberhentian dari tugas
    E. pemotongan gaji

Jawaban: D. pemberhentian dari tugas

17. Menyalahkan gunakan wewenang merupakan salah satu….
    A. kewajiban pegawai
    B. hak pegawai
    C. larangan pegawai
    D. bonus pegawai
    E. syarat menjadi pegawai

Jawaban: C. larangan pegawai

18. Salah satu wujud sikap pegawai negeri yang disiplin adalah….
    A. datang tidak tepat waktu
    B. menolak pimpinan instansi yang baru
    C. berbelanja saat jam kerja
    D. menolak suap atau gratifikasi
    E. menolak dilakukan mutasi pegawai

Jawaban: D. menolak suap atau gratifikasi

19. Peraturan perundang-undangan yang memuat tentang hukuman disiplin PNS adalah….
    A. PP No. 53 Tahun 2010
    B. UU No. 43 Tahun 1979
    C. PP No. 10 Tahun 1983
    D. UU No. 30 Tahun 1980
    E. PP No. 10 Tahun 1979

Jawaban: A. PP No. 53 Tahun 2010

20. Berikut ini yang termasuk ke dalam pelanggaran disiplin berat PNS adalah….
    A. tidak mematuhi perintah atasan
    B. melakukan tindakan korupsi
    C. tidur pada saat jam kerja
    D. membolos kerja
    E. selalu datang terlambat

Jawaban: B. melakukan tindakan korupsi

21. Peraturan/dasar hukum perkawinan bagu seluruh warga negara dan penduduk Indonesia diatur dalam….
    A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
    B. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
    C. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
    D. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
    E. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014

Jawaban: A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

22. Dasar hukum perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah….
    A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
    B. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
    C. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
    D. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
    E. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014

Jawaban: C. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

23. Suatu bentuk pola sosial yang disetujui oleh kedua belah pihak (pria dan wanita) sehingga mampu membentuk keluarga yang sah menurut agama dan legal di mata hukum merupakan definisi perkawinan menurut….
    A. Kamus Besar Bahasa Indonesia
    B. Heriyanti
    C. Dunvall
    D. Miller
    E. Maya

Jawaban: E. Maya

24. Pegawai Negeri Sipil yang akan melangsungkan perkawinan wajib mengirimkan laporan perkawinan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang secara hierarki yang dikirimkan selambat-lambatnya…terhitung mulai tanggal perkawinan.
    A. 1 (satu) bulan
    B. 3 (tiga) bulan
    C. 6 (enam) bulan
    D. 1 (Satu) tahun
    E. 2 (dua) tahun

Jawaban: D. 1 (Satu) tahun

25. Seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melanggar peraturan/dasar hukum perkawinan dapat dikenakan sanksi disiplin berdasarkan….
    A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
    B. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
    C. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
    D. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010
    E. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014

Jawaban: D. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

26. Serang PNS pria yang tidak melaporkan perkawinanna yang kedua/ketiga/keempat kepada pejabat yang berwenang dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun setelah perkawinan dilangsungkan akan dikenakan sanksi hukuman disiplin….
    A. ringan
    B. sedang
    C. berat
    D. diberhentikan
    E. dipenjara

Jawaban: C. berat

27. Seorang PNS yang akan menikah harus melaporkan perkawinannya kepada pejabat berwenang yang dibuat sebanyak rangkap….
    A. 1
    B. 2
    C. 3
    D. 4
    E. 5

Jawaban: C. 3

28. Laporan perkawinan dilampiri dengan….
    A. KTP dan Kartu Keluarga
    B. KTP dan Buku Nikah
    C. Kartu Keluarga dan pas foto
    D. Buku Nikah dan pas foto
    E. KTP dan pas foto

Jawaban: D. Buku Nikah dan pas foto

29. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh PNS wanita adalah….
    A. menjadi istri kedua/ketiga/keempat
    B. melakukan perkawinan yang kedua
    C. menggugat cerai suaminya
    D. meminta izin untuk melakukan perkawinan
    E. meminta izin untuk melakukan perceraian

Jawaban: A. menjadi istri kedua/ketiga/keempat

30. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi jika seorang PNS pria akan melakukan poligami adalah….
    A. istri memiliki penghasilan yang cukup
    B. istri mendapat cacar badan/penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan
    C. istri dapat menjalankan kewajibannya
    D. istri memiliki banyak keturunan
    E. istri mendapatkan hukkuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih

Jawaban: B

31. Syarat kumulatif yang harus terpenuhi oleh PNS pria yang akan melakkukan poligami adalah….
    A. istri dapat menjalankan kewajibannya
    B. istri memiliki banyak keturunan
    C. istri mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih
    D. persetujuan tertulis secara ikhlas dari istri dan disahkan atasannya
    E. melakukan KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga)

Jawaban: D

32. PNS yang melakukan hiduo bersama di luar ikatan perkawinan yang sah akan dikenakan sanksi berdasarkan….
    A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
    B. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983
    C. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
    D. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010
    E. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2014

Jawaban: D. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010

33. Berikut yang bukan merupakan alasan-alasan PNS dapat melakukan perceraian adlaah salah satu pihak….
    A. melakukan zina
    B. berkhianat
    C. menjadi pemabuk atau penjudi yang sulit disembuhkan
    D. melakukan penganiayaan berat
    E. mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau lebih

Jawaban: B. berkhianat

34. Permintaa izin bercerai ditolak apabila….
    A. sesuai dengan aturan hukum
    B. bertentangan dengan kebiasaan
    C. bertentangan dengan akal sehat
    D. sesuai dengan agama yang dianut
    E. bertentangan dengan kepercayaan masyarakat

Jawaban: C. bertentangan dengan akal sehat

35. Berikut yang tidak termasuk penyebab Pegawai Negeri Sipil (PNS) dijatuhi hukuman disiplin berat adalah….
    A. melakukan perceraian tanpa memperoleh izin dari pejabat yang berwenang
    B. beristri lebih dari 1 (satu) orang tanpa izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang
    C. melakukan hidup bersama dengan pria/wanita di luar ikatan perkawinan yang sah
    D. menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari pria yang bukan PNS tanpa izin
    E. beristri lebih dari satu orang dan mendapat izin tertulis dari pejabat yang berwenang

Jawaban: E

36. Guna melakukan perkawinan dan perceraian pegawai harus memperoleh izin terlebih dahulu dari….
    A. orang tua
    B. pegawai yang bersangkutan
    C. keluarga
    D. pejabat yang bersangkutan
    E. presiden

Jawaban: D. pejabat yang bersangkutan

37. Syarat-syarat PNS pria yang akan beristri lebih dari satu orang, yaitu….
    A. Syarat formil dan syarat materil
    B. Syarat formil dan syarat formal
    C. Syarat normal dan syarat benar
    D. Syarat alternatif dan syarat kumulatif
    E. Syarat fisik dan syarat nonfisik

Jawaban: D. Syarat alternatif dan syarat kumulatif

38. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, merupakan alasan dari….
    A. penyebab perceraian
    B. tujuan perceraian
    C. kewajiban perceraian
    D. syarat khusus
    E. tujuan pernikahan

Jawaban: A. penyebab perceraian

39. Tidak melaporkan perceraian dalam jangka waktu selambatnya 1 bulan terhitung mulai jadi perceraian akan dijatuhi hukuman….
    A. disiplin ringan
    B. disiplin sedang
    C. disiplin berat
    D. teguran tertulis
    E. terguran lisan

Jawaban: C. disiplin berat

40. Setiap atasan menerima izin untuk melakukan perceraian untuk beristri lebih dari seorang wajib memberikan pertimbangan secara….
    A. ketentuan
    B. secara lisan
    C. tertulis kepada pejabat
    D. tidak tertulis
    E. lisan

Jawaban: C. tertulis kepada pejabat